MAKASSAR – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel), Agus Salim, S.H., M.H., menerima kunjungan kerja dari Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Wantannas RI) di kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel. Kunjungan ini dipimpin oleh Marsda TNI Heddezul, S. Sos., bersama sejumlah pejabat tinggi lainnya, termasuk Laksda TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P., dan Brigjen TNI Rudy Adrianto, S.E., M.S.D.S.
Kunjungan kerja ini bertujuan untuk membahas dan mengoptimalkan hilirisasi produk kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan guna mendukung ketahanan nasional. Program ini merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Dalam pertemuan tersebut, Agus Salim menyatakan komitmen Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk mendukung sepenuhnya program hilirisasi nasional pada sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan. “Penerapan program ini menjadi langkah signifikan yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di semua subsektor yang dikembangkan,” ujar Agus, Rabu (21/8/2024).
Kejaksaan Tinggi Sulsel siap mendukung program ini melalui lima bidang utama: Intelijen, Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara, Tindak Pidana Khusus, dan Pidana Militer. Bidang Intelijen akan fokus pada pemetaan potensi ancaman dan gangguan (AGHT), serta pelaksanaan operasi intelijen dan program penyuluhan hukum. Bidang Tindak Pidana Umum akan memastikan tugas-tugas penegakan hukum berjalan dengan profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan memberikan layanan hukum berupa Pendapat Hukum (Legal Opinion), Pendampingan Hukum (Legal Assistance), Audit Hukum (Legal Audit), dan Pertimbangan Hukum. Sementara itu, Bidang Tindak Pidana Khusus akan menangani penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus korupsi dan pencucian uang yang merugikan negara dan sumber daya perikanan.
Agus Salim juga menekankan pentingnya Bidang Pidana Militer dalam menangani perkara koneksitas, yaitu tindak pidana yang melibatkan warga sipil dan anggota TNI secara bersamaan. Ini sangat relevan dalam konteks pengelolaan ekonomi biru, di mana kerjasama antara sipil dan militer sering diperlukan.
Dengan dukungan penuh dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, diharapkan program hilirisasi produk kelautan dan perikanan di provinsi ini dapat berjalan lancar dan berkontribusi signifikan dalam mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan untuk ketahanan nasional.
