MAKASSAR – Tudingan yang menyebut Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, mengekang kebebasan pers di wilayah ini dibantah keras oleh sejumlah organisasi pers di Sulsel. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Asosiasi Media Sosial dan Siber Indonesia (AMSINDO) Sulsel menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.
Kedua organisasi ini justru menilai Kapolda Andi Rian sangat terbuka dan mendukung kebebasan pers. Ketua SMSI Sulsel, Rasid Alfarizi, menegaskan bahwa Kapolda Sulsel selalu terbuka untuk dikonfirmasi oleh wartawan dan rutin mengadakan pertemuan dengan media. Ini menunjukkan bahwa Kapolda sangat mendukung kerja-kerja jurnalis di Sulsel.
“Kebebasan pers di Sulsel tidak pernah dikekang oleh Kapolda. Tuduhan tersebut salah besar. Kapolda Andi Rian sangat akrab dengan wartawan, baik yang bertugas di Polda Sulsel maupun di luar liputan desk kepolisian,” jelas Rasid Alfarizi dalam keterangan dikutip, Rabu (11/9/2024).
Lebih lanjut, Rasid menjelaskan bahwa tuduhan tersebut kemungkinan datang dari oknum wartawan yang tidak mengenal karakter Kapolda Andi Rian dengan baik atau dari media yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers.
Senada dengan itu, Ketua AMSINDO Sulselbar, Muh. Najib M, juga menyatakan bahwa Kapolda Andi Rian selalu merangkul semua media, baik cetak, online, elektronik, maupun media sosial. Kapolda bahkan mengajak media untuk berkolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban, terutama menjelang Pilkada serentak.
“Kapolda Andi Rian selalu meminta bantuan media dalam menjaga keamanan lewat pemberitaan yang konstruktif. Beliau juga sangat mudah dihubungi untuk konfirmasi. Tudingan bahwa beliau mengekang kebebasan pers tidak benar sama sekali,” tegas Najib.
Seorang wartawan senior di Makassar juga mendukung pernyataan ini, membantah keras tuduhan bahwa Kapolda Andi Rian mengekang kebebasan pers. Menurutnya, selama ini Kapolda tidak pernah mengintervensi berita, baik positif maupun negatif. “Kapolda Andi Rian sangat mendukung kerja-kerja wartawan dan tidak pernah melakukan intimidasi terhadap media,” ungkapnya.
Tudingan ini muncul setelah seorang ASN wanita yang bertugas di Polres Sidrap dimutasi ke Selayar. ASN tersebut kebetulan adalah istri dari seorang wartawan berinisial HS. Wartawan ini kemudian mengaitkan mutasi istrinya dengan pemberitaan yang dia buat, lalu menuding Kapolda Sulsel mengekang kebebasan pers. Namun, tudingan ini dengan tegas dibantah oleh berbagai pihak yang mengenal baik Kapolda Andi Rian. (*)
