MAKASSAR – Swinburne University of Technology Australia, bersama Pusat Studi Kebencanaan LPPM Universitas Hasanuddin dan Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia, berkolaborasi dalam inisiatif penguatan informasi masyarakat pesisir di Sulawesi Selatan. Program ini, didukung oleh Department of Foreign Affairs (DFAT)-Australia Indonesia Institute, bertujuan merancang platform digital partisipatif (Digital Commons) yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan pesisir Sulawesi Selatan, dengan memperhatikan kondisi sumber daya alam dan sosial.
“Program ini dirancang dengan pendekatan *commons*, yakni pengelolaan demokratis, keterlibatan komunitas, akses terbuka, serta fokus pada edukasi dan pemberdayaan,” ujar Dr. Misita Anwar, dosen Swinburne University asal Indonesia sekaligus inisiator program. Digital Commons akan hadir sebagai aplikasi mobile yang menyediakan informasi serta fitur sesuai kebutuhan komunitas pesisir.
Menurut Dr. Misita, platform ini akan mendorong nelayan dan komunitas pesisir untuk berkolaborasi dalam pengumpulan dan penggunaan data terkait kondisi alam dan sosial mereka, sehingga mereka dapat lebih berperan dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan sumber daya laut.
Direktur Eksekutif YKL Indonesia, Nirwan Dessibali, menekankan pentingnya penguatan informasi digital di wilayah pesisir untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berkeadilan. Sebagai langkah awal, tim program mengumpulkan data dari nelayan, perempuan pesisir, dan warga di Pulau Barrang Caddi, Galesong Kota, dan Galesong Selatan, yang akan diperkaya melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan lokal.
Kepala Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin, Ilham Alimuddin, menjelaskan bahwa wilayah pesisir dipilih sebagai fokus program karena rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. “Program ini bertujuan memperkuat ketahanan masyarakat pesisir terhadap bencana. Aplikasi ini diharapkan membantu nelayan dalam menghadapi cuaca ekstrem dan perubahan iklim,” jelas Ilham.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan (DKP Sulsel), Muhammad Ilyas, menyambut baik program ini. “Digitalisasi merupakan kebutuhan mendesak di sektor kelautan dan perikanan, dan program ini akan membantu mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat pesisir,” ujarnya.
Launching program ini berlangsung pada 18 Juli di Kantor DKP Sulsel, dihadiri oleh perwakilan pemerintah, akademisi, NGO, serta komunitas pesisir dari Barrang Caddi dan Galesong.
