MAKASSAR – Pam Bondi adalah seorang politisi dan pengacara Amerika Serikat yang dikenal sebagai mantan Jaksa Agung negara bagian Florida. Ia menjabat selama dua periode, dari 2011 hingga 2019, sebagai pejabat negara bagian yang bertanggung jawab atas kebijakan hukum dan penegakan hukum di Florida. Bondi adalah anggota Partai Republik dan memiliki reputasi sebagai seorang pendukung kuat reformasi hukum dan kebijakan konservatif.
Latar Belakang dan Karier
- Kelahiran: Pam Bondi lahir pada 17 November 1965, di Tampa, Florida.
- Pendidikan: Ia memperoleh gelar sarjana dari University of Florida dan gelar hukum dari Stetson University College of Law.
- Karier Awal: Sebelum menjadi jaksa agung, Bondi bekerja sebagai jaksa di Kantor Kejaksaan Negara Bagian Hillsborough, Florida.
Prestasi sebagai Jaksa Agung
Sebagai Jaksa Agung Florida, Bondi dikenal karena:
- Penanganan Krisis Opioid: Bondi memimpin berbagai upaya untuk memerangi epidemi opioid di Florida, termasuk menggugat perusahaan farmasi besar terkait distribusi obat-obatan.
- Penegakan Hukum Konsumen: Ia mengambil langkah-langkah signifikan dalam melindungi konsumen dari penipuan dan penyalahgunaan, termasuk kasus penipuan terkait hipotek dan pinjaman mahasiswa.
- Pandangan Konservatif: Bondi kerap mengambil posisi tegas dalam isu-isu sosial dan politik, seperti mendukung larangan pernikahan sesama jenis sebelum akhirnya putusan Mahkamah Agung AS membatalkan larangan tersebut.
Keterlibatan dengan Donald Trump
Bondi memiliki hubungan dekat dengan Presiden Donald Trump dan timnya. Ia menjadi salah satu pendukung setia Trump selama kampanye presiden 2016 dan sempat menjadi bagian dari tim hukum yang membela Trump dalam sidang pemakzulan pertama di Senat AS.
Kehidupan Pribadi
Pam Bondi sering tampil di media untuk memberikan pandangan hukum dan politiknya. Meskipun ia tidak lagi memegang jabatan publik setelah 2019, Bondi tetap aktif dalam berbagai kegiatan politik dan hukum di tingkat nasional.
Pengangkatan Bondi sebagai calon Jaksa Agung oleh Trump mencerminkan kepercayaan yang diberikan padanya untuk mengelola Departemen Kehakiman dengan pendekatan hukum yang tegas dan proaktif.(*)
