Gerakan Aktivis Mahasiswa Tuntut Kasus Korupsi Pertamina 193 T Diusut Tuntas

MAKASSAR – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) melakukan aksi unjuk rasa di pertigaan Jl. A.P Pettarani dan Hertasning, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka mengecam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina yang diduga merugikan negara hingga Rp193,7 triliun.

Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk bertuliskan “PERTAMAX DIOPLOS, PRABOWO OMONG KOSONG! NDASSMU” dan menyampaikan sejumlah tuntutan, yaitu:

1. Copot Menteri BUMN, Dirut PT Pertamina, dan periksa Dirut PT Pertamina periode 2018-2024.
2. Mendesak PT Pertamina (Persero) untuk memberikan kompensasi kerugian terhadap masyarakat.
3. Mendesak Lemigas untuk memeriksa kilang minyak Pertamina di seluruh Indonesia.
4. Sahkan RUU Perampasan Aset.

Massa aksi juga membakar ban bekas di badan jalan, mengakibatkan kemacetan di sepanjang Jl. A.P Pettarani dan Jl. Hertasning.

Kasus dugaan korupsi tersebut melibatkan empat petinggi anak perusahaan PT Pertamina dan tiga pihak swasta. Perbuatan melawan hukum ini diduga merugikan negara hingga Rp193,7 triliun dan diproyeksikan mencapai 1 kuadriliun karena yang terhitung baru periode 2023.

Tegu, Jenderal Lapangan GAM, menyebutkan bahwa lemahnya pengawasan kelembagaan membuat praktik dugaan korupsi terjadi di tubuh Pertamina. Ia juga mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

“Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime. Selama ini, besarnya kerugian negara akibat korupsi dan uang ganti rugi yang diterima negara masih jauh dari kata sebanding dengan kerugian yang diterima oleh negara. Ini menegaskan urgensi RUU Perampasan Aset,” tegas Tegu dalam orasinya.

Sementara itu, Panglima Besar GAM, Banggulung, menyerukan pemboikotan Pertamina secara nasional.

“Kasus korupsi dalam tubuh Pertamina merupakan kejahatan yang terstruktur dan sistematis sehingga kami dari Gerakan Aktivis Mahasiswa menyerukan pemboikotan Pertamina secara nasional,” tegas Banggulung.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PT Pertamina maupun pemerintah terkait tuntutan aksi tersebut.(*)